Oleh: Ramadhan | Oktober 5, 2009

Regulasi keperawatan (registrasi & praktik keperawatan)

REGULASI KEPERAWTAN (REGRISTRASI & PRAKTIK KEPERAWATAN)

DI SUSUN OLEH:

IKA WIDYA UTAMI 08.40.069

KRISTIE ALUNUARI 08.40.073

LITA ROSDIANA 08.40.074

MARTIWI 08.40.076

UMI HANIEF 08.40.093

PEMBIMBING: ERFANDI S.Kep.Ns

A. DEFINISI

Regulasi keperawatan (regristrasi & praktik keperawatan) adalah kebijakan atau ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan kewajiban dan hak. Beberapa regulator yang berhubungan dengan perawat dan keperawatan Indonesia.

Registrasi merupakan pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan resmi baik milik pemerintah maupun non pemerintah. Perawat yang telah terdaftar diizinkan memakai sebutan registered nurse. Untuk dapat terdaftar, perawat harus telah menyelesaikan pendidikan keperawatan dan lulus ujian dari badan pendaftaran dengan nilai yang diterima. Izin praktik maupun registrasi harus diperbaharui setiap satu atau dua tahun.

B. KLASIFIKASI

Dalam masa transisi professional keperawatan di Indonesia, sistem pemberian izin praktik dan registrasi sudah saatnya segera diwujudkan untuk semua perawat baik bagi lulusan SPK, akademi, sarjana keperawatan maupun program master keperawatan dengan lingkup praktik sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Pengaturan praktik perawat dilakukan melalui Kepmenkes nomor 1239 tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, yaitu setiap perawat yang melakukan praktik di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta diharuskan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK). Pengawasan dan pembinaan terhadap praktik pribadi perawat dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten sampai ke tingkat puskesmas. Pengawasan yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintah (Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 tahun 2001.

SIP adalah suatu bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan diseluruh wilayah indonesia oleh departemen kesehatan.

SIK adalah bukti tertulis yang diberikan perawat untuk melakukan praktek keperawatan disarana pelayanan kesehatan.

SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perwat perorangan atau bekelompok, Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asuhan dalam bentuk kunjungan rumah.

Standar profesi yaitu pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

C. (penjelasan)

Aspek legal atau hukum, legal=sah, aspek legal dalam keperawatan =sah, perawat mempunyai hak & tindakan keperawatan yang sesuai dengan standar yang berlaku perlu ada ketetapan hukum yang mengatur hak & kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakannya perawat sebagai tenaga kesehatan diatur dalam:

1. UU No. 23 Tentang Kesehatan

2. PP Nomor 32 Tentang Tenaga Kesehatan

3. Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Tenaga Kesehatan

4. SKB MENKES-KABKN NO.733-SKB-VI-2002 NO.10 th 2002 Tentang Jabatan

5. UU No. 43 Th. 1999 Tentang POKOK2 KEPEGAWAIAN

6. PERPRES No. 54 Th. 2007 Tentang Tunjangan Fungsional Tenaga Kesehatan

7. PERPRES No. 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural

8. PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS

9. PP No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jab. Struktural

10. PP No. 13 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pensiun Pokok

11. PP No. 43 Tahun 2007 Tentang PHD Menjadi PNS

12. PP No. 099 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS

13. PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan PP 99 Th 2000 Kenaikan Pangkat PNS

14. PP Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

PNS

15. KEPMENPAN No. 138 Tahun 2002 Tentang Penghargaan Pegawai Negeri Sipil

Teladan.

Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk:

  • memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan.
  • Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.
  • Mendorong para pengambil kebijakan dan elemen-elemen yang terkait lainnya untuk memberikan perhatian dan dukungan pada model praktik keperawatan komunitas.
  • Mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan praktik keperawatan komunitas yang profesional
  • Mendorong terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi yang efisien dan efektif

Lingkup praktik keperawatan meliputi:

  • Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks.
  • Memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien.
  • Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan tatanan lainnya.
  • Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal dan menulis permintaan obat/resep.
  • Melaksanakan program pengobatan secara tertulis dari dokter.

D. DAFTAR PUSTAKA:

http:\www.dinkes ngawi.netindex.modelkemitraan dalampengarahan masy&catid.com

http:\regulasi kepperawat_ima.blogspot.com

http:\regulasi kepsistem legislasi tenaga keperawatan(PDF file)

http:\www.bondankomunitas.blogspot.com

http:\www.hukum regulasi kep.com

http:\regulasi kepmodel kemitraan kep komunitas dalam pengembangan kesehatan

masyarakat.htm

http:\regulasi keplihat materi.htm

http:\regulasi kepaspek legal perawat.htm

keperawatan profesi.doc


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: