Oleh: Ramadhan | Desember 26, 2012

Analisis Kebutuhan Tenaga Fungsional Bidan Ahli

 

Era saat ini tentu sangat berbeda dengan era 3-4 dekade sebelumnya, bahkan saat Indonesia baru saja merdeka. Pada saat itu, kebutuhan masyarakat lebih ditekankan pada pemerataan pelayanan kebidanan yaitu pelayanan persalinan yang dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan orientasi serta perilaku masyarakat, saat ini masyarakat tidak hanya membutuhkan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan/bidan. Masyarakat butuh kepastian bahwa pelayanan yang diberikan oleh bidan adalah bersifat aman dan rasional. Artinya, peningkatan kompetensi, pengetahuan dan skill bidan mutlak perlu ditingkatkan.
Jika ibu mengalami penyulit persalinan, maka pelayanan tidak cukup hanya dilakukan olehbidan terampil. Butuh keahlian khusus dan hal itu menjadi kewenangan bidan dengan komptensi yang lebih tinggi, yaitu bidan ahli. Pada masa lalu hal ini masih ditangani oleh bidan terampil sehingga sekalipun terjadi penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), tetapi secara kualitas atau jika dibandingkan dengan Negara Asean lainnya, AKI dan AKB di Indonesia masih tergolong tinggi. 
 
Masyarakat juga memiliki pemikiran yang semakin kritis, menuntut pelayanan terbaik, dan jika hal ini tidak dihiraukan maka akan terjadi kekecewaan, bahkan bidan penolong (bidan terampil) bisa dikenai tuntutan hukum jika memberikan pertolongan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. 
Menteri Kesehatan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara sudah membuat Peraturan Menteri tentang Juknis Jabatan Fungsional Bidan, yang mana peraturan ini mengatur kompetensi klinik yang jelas antara Bidan terampil dan Bidan Ahli. Jika di suatu daerah tidak ada tenaga fungsional Bidan Ahli, dan pada kasus-kasus tertentu  yang membutuhkan penanganan Bidan Ahli hanya dilakukan oleh tenaga Bidan Terampil, maka bidan yang bersangkutan dapat dikatagorikan melanggar hukum dan peraturan yang ada. Dan Pemerintah Daerah / Dinas Kesehatan di daerah yang tanpa Bidan Ahli dapat dikatakan melanggar peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat atau Instansi yang lebih tinggi.
 
Oleh karena itu, daerah yang belum memiliki tenaga fungsional bidan ahli, hendaknya membuat telaahan kebutuhan tenaga fungsional Bidan Ahli, dan ini bisa dilakukan oleh organisasi profesi / Ikatan Bidan (IBI) di daerah yang bersangkutan.
 
Siapa saja yang layak mendapatkan atau menduduki posisi fungsional Bidan Ahli?
Tentu bidan yang memenuhi kriteria teknis formal, seperti pendidikan minimal S1 atau D-IV, serta golongan pangkat Penata Muda / III-a.
Namun tentunya perlu kriteria tambahan, yang disesuaikan dengan beban kerja dan posisi yang bersangkutan di instansi tempat kerja. Berikut ini yang dapat dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tenaga fungsional Bidan Ahli, yaitu :
  1. Sebagai Bidan Koordinator bagi yang bekerja di Puskesmas
  2. Sebagai Kepala Bangsal / Ruang dan Wakil Kepala Ruangan bagi yang bekerja di Puskesmas atau Rumah Sakit
  3. Sebagai Kepala Bidan di Poli Hamil / Kandungan bagi yang bekerja di Rumah Sakit
  4. Memiliki masa kerja minimal 5 tahun
Jika anda membutuhkan contoh telaahan kebutuhan tenaga fungsional bidan ahli, dapat menghubungi kami di nomor 085755461118.
About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: