Oleh: Ramadhan | Desember 19, 2009

KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DAN KEPERAWATAN

OLEH :

1. PUTRI AYU DYAH ( 08.40.033 )

2. RAFIKA DEWI ( 08.40.034 )

3. RANI DEVITA ( 08.40.035 )

4. RICKY BAMBANG ( 08.40.036 )

5. RINAWATI ( 08.40.037 )

6. RIO ADITAMA ( 08.40.038 )

7. SELVITA SARI ( 08.40.039 )

8. SETYO BUDHI ( 08.40.040 )

A. PENGERTIAN

Adalah suatu sistem pelayanan kesehatan yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Kebijakan sistem pelayanan kesehatan tergantung dari berbagai komponen yang masuk dalam pelayanan kesehatan diantara perawat dokter atau tim kesehatan lain yang satu dengan yang lain saling menunjang.

B. TUJUAN

Tujuan pembangunan kesehatan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.

C. KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT

Adalah perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta aktif masyarakat, mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyuluh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal, sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya masyarakat, terpadu, individu, keluarga.

D. TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN

1. Health promotion ( promosi kesehatan )

Tingkat pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan. Pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan agar masyarakat atau sasarannya tidak terjadi gangguan kesehatan. Tingkat pelayanan ini dapat meliputi, kebersihan perseorangan, perbaikan sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan berkala, penigkatan status gizi, kebiasaan hidup sehat, layanan prenatal, layanan lansia, dan semua kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status kesehatan.

2. Specific protection ( perlindungan khusus )

Perlindungan khusus ini dilakukan dalam melindungi masyarakat dari bahaya yang akan menyebabkan penurunan status kesehatan, atau bentuk perlindungan terhadap penyakit-penyakit tertentu, ancaman kesehatan, yang termasuk dalam tingkat pelayanan kesehatan ini adalah pemberian imunisasi yang digunakan untuk perlindungan pada penyakit tertentu seperti imunisasi BCG, DPT, Hepatitis, campak dan lain-lain. Pelayanan perlindungan keselamatan kerja dimana pelayanan kesehatan yang diberikan pada seseorang yang bekerja di tempat risiko kecelakaan tinggi seperti kerja di bagian produksi bahan kimia, bentuk perlindungan khusus berupa pelayanan pemakaian alat pelindung diri dan lain sebagainya.

3. Early diagnosis and prompt treatment ( diagnosis dini dan pengobatan segera )

Tingkat pelayanan kesehatan ini sudah masuk ke dalam tingkat dimulainya atau timbulnya gejala dari suatu penyakit. Tingkat pelayanan ini dilaksanakan dalam mencegah meluasnya penyakit yang lebih lanjut serta dampak dari timbulnya penyakit sehingga tidak terjadi penyebaran. Bentuk tingkat pelayanan kesehatan ini dapat berupa kegiatan dalam rangka survei pencarian kasus baik secara individu maupun masyarakat, survei penyaringan kasus serta pencegahan terhadap meluasnya kasus.

4. Disability limitation ( pembatasan cacat )

Pembatasan kecacatan ini dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit yang ditimbulkan. Tingkat ini dilaksanakan pada kasus atau penyakit yang memiliki potensi kecacatan. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dapat berupa perawatan untuk menghentikan penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, pemberian segala fasilitas untuk mengatasi kecacatan dan mencegah kematian.

5. Rehabilitation ( rehabilitasi )

Tingkat pelayanan ini dilaksanakan setelah pasien didiagnosis sembuh. Sering pada tahap ini dijumpai pada fase pemulihan terhadap kecacatan sebagaimana program latihan-latihan yang diberikan pada pasien, kemudian memberikan fasilitas agar pasien memiliki keyakinan kembali atau gairah hidup kembali ke masyarakat dan masyarakat mau menerima dengan senang hati karena kesadaran yang dimilikinya.

E. LEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN

1. Rawat Jalan

Lembaga pelayanan kesehatan ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat pelaksanaan diagnosis dan pengobatan pada penyakit yang akut atau mendadak dan kronis yang dimungkinkan tidak terjadi rawat inap. Lembaga ini dapat dilaksanakan pada klinik – klinik kesehatan, seperti klinik dokter spesialis, klinik perawatan spesialis dan lain – lain.

2. Institusi

Institusi merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang fasilitasnya cukup dalam memberikan berbagai tingkat pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, pusat rehabilitasi dan lain – lain.

3. Hospice

Lembaga ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang difokuskan pada klien yang sakit terminal agar lebih tenang dan dapat melewati masa – masa terminalnya dengan tenang. Lembaga ini biasanya digunakan dalam home care.

4. Community Based Agency

Merupakan bagian dari lembaga pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien pada keluarganya sebagaimana pelaksanaan perawatan keluarga seperti praktek perawat keluarga dan lain – lain.

F. LINGKUP SISTEM PELAYANAN KESEHATAN

1. Primary health care ( pelayanan kesehatan tingkat pertama )

Pelayanan kesehatan ini dibutuhkan atau dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki masalah kesehatan yang ringan atau masyarakat sehat tetapi ingin mendapatkan peningkatan kesehatan agar menjadi optimal dan sejahtera sehingga sifat pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan ini dapat dilaksanakan oleh puskesmas atau balai kesehatan masyarakat dan lain – lain.

2. Secondary health care ( pelayanan kesehatan tingkat kedua )

Bentuk pelayanan kesehatan ini diperlukan bagi masyarakat atau klien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit atau rawat inap dan tidak dilaksanakan di pelayanan kesehatan utama. Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan di rumah sakit yang tersedia tenaga spesialis atau sejenisnya.

3. Tertiary health services ( pelayanan kesehatan tingkat ketiga )

Pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat pelayanan yang tertinggi di mana tingkat pelayanan ini apabila tidak lagi dibutuhkan pelayanan pada tingkat pertama dan kedua. Biasanya pelayanan ini membutuhkan tenaga – tenaga yang ahli atau subspesialis dan sebagai rujukan utuma seperti rumah sakit yang tipe A atau B.

G. PELAYANAN KEPERAWATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan keperawatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Semuanya dapat dilaksanakan oleh tenaga keperawatan dalam meningkatkan derajat kesehatan. Sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, maka pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh tenaga perawat dalam pelayanannya memiliki tugas, di antaranya memberikan asuhan keperawatan keluarga, komunitas dalam pelayanan kesehatan dasar dan akan memberikan asuhan keperawatan secara umum pada pelayanan rujukan.

H. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN KESEHATAN

1. Ilmu pengetahuan dan teknologi baru

Pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan dapat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi baru, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan diikuti oleh perkembangan pelayanan kesehatan atau juga sebagai dampaknya pelayanan kesehatan jelas lebih mengikuti perkembangan dan teknologi seperti dalam pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah penyakit – penyakit yang sulit dapat digunakan penggunaan alat seperti laser, terapi perubahan gen dan lain – lain. Berdasarkan itu maka pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang cukup mahal dan pelayanan akan lebih professional dan butuh tenaga – tenaga yang ahli dalam bidang tertentu.

2. Pergeseran nilai masyarakat

Berlangsungnya sistem pelayanan kesehatan juga dapat dipengaruhi oleh nilai yang ada di masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan, dimana dengan beragamnya masyarakat, maka dapat menimbulkan pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan yang berbeda. Masyarakat yang sudah maju dengan pengetahuan yang tinggi, maka akan memiliki kesadaran yang lebih dalam penggunaan atau pemanfaatan pelayanan kesehatan, demikian juga sebaliknya pada masyarakat yang memiliki pengetahuan yang kurang akan memiliki kesadaran yang rendah terhadap pelayanan kesehatan, sehingga kondisi demikian akan sangat mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan.

3. Aspek legal dan etik

Dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan atau pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan, maka akan semakin tinggi pula tuntutan hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan, sehingga pelaku pemberi pelayanan kesehatan harus dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dengan memperhatikan nilai – nilai hukum dan etika yang ada di masyarakat.

4. Ekonomi

Pelaksanaan pelayanan kesehatan akan dipengaruhi oleh tingkat ekonomi di masyarakat. Semakin tinggi ekonomi seseorang, pelayanan kesehatan akan lebih diperhatikan dan mudah dijangkau, demikian juga sebaliknya apabila tingkat ekonomi seseorang rendah, maka sangat sulit menjangkau pelayanan kesehatan mengingat biaya dalam jasa pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Keadaan ekonomi ini yang akan dapat mempengaruhi dalam sistem pelayanan kesehatan.

5. Politik

Kebijakan pemerintah melalui sistem politik yang ada akan sangat berpengaruh sekali dalam sistem pemberian pelayanan kesehatan. Kebijakan – kebijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem pelayanan.

I. MEMANFAATKAN HASIL PENELITIAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Ilmu pengetahuan di bidang kesehatan pada beberapa dekade terakhir telah mengalami kemajuan yang sangat pesat melampaui perkembangan sebelumnya. Derivasi ilmu-ilmu kesehatan dan pengembangannya melalui riset merupakan dinamika proses yang sangat penting dalam pertumbuhan masing-masing profesi kesehatan. Tujuan dilakukannya riset kesehatan adalah untuk memperkuat dasar-dasar keilmuan yang nantinya akan menjadi landasan dalam kegiatan praktik klinik, pendidikan, dan menejemen pelayanan kesehatan (Ross, Mackenzie, & Smith, 2003).

Sedangkan praktik pelayanan kesehatan yang berdasarkan fakta empiris (evidence based practice) bertujuan untuk memberikan cara menurut fakta terbaik dari riset yang diaplikasikan secara hati-hati dan bijaksana dalam tindakan preventif, pendeteksian, maupun pelayanan kesehatan (Cullum, 2001).

Menerapkan hasil penelitian dalam pelayanan kesehatan adalah upaya signifikan dalam memperbaiki pelayanan kesehatan yang berorientasi pada efektifitas biaya dan manfaat (cost-benefit effectiveness). Meningkatkan kegiatan riset kesehatan dan menerapkan hasilnya dalam praktik pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendesak untuk membangun pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Menurut sebuah studi meta-analysis terhadap berbagai laporan penelitian keperawatan yang dilakukan oleh Heater, Beckker, dan Olson (1988), menjumpai bahwa pasien yang mendapatkan intervensi keperawatan bersumber dari riset memiliki luaran yang lebih baik bila dibandingkan dengan pasien yang hanya mendapatkan intervensi standar.

Sudah saatnya kini, praktisi kesehatan di tingkat pelayanan primer maupun dunia pendidikan kesehatan perlu segera mendorong pertumbuhan budaya ilmiah di lingkungannya agar mereka dapat mempraktikan hasil berbagai penelitian. Berkaitan perihal di atas, penulis mencoba memberikan contoh upaya pengembangan budaya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dalam pelayanan keperawatan terutama di dalam rumahsakit.

Kegiatan yang dilakukan untuk memberdayakan organisasi keperawatan, yaitu :

(1) membentuk komite riset;

(2) menciptakan lingkungan kerja yang ilmiah;

(3) kebijakan kegiatan riset dan pemanfaatan hasilnya;

(4) pendidikan berkelanjutan.

1. Membentuk Komite Riset

Pembentukan komite riset yang terdiri dari menejer dan tenaga perawat yang berpendidikan S1 dan S2. Komite riset bertugas untuk menentukan kebijakan kegiatan ilmiah, perencanaan program kegiatan ilmiah, menjaring sponsor penelitian, dan bertindak sebagai peer reviewer untuk menguji kelayakan penelitian.

2. Menciptakan lingkungan kerja yang ilmiah

Untuk menciptakan lingkungan kerja keperawatan yang ilmiah (research-based culture), tahapan kegiatan yang perlu dilakukan adalah :

(a) peningkatan pengetahuan

(b) diseminasi informasi

(c) mengintegrasikan hasil riset dengan fakta atau pengalaman sebelumnya

(d) mengaplikasikan hasil riset dalam praktik klinik keperawatan

(e) mengevaluasi praktik klinik keperawatan

3. Kebijakan Kegiatan riset dan pemanfaatan hasilnya

Menyusun kebijakan mengenai kegiatan riset keperawatan di lingkungan rumah sakit dan pemanfaatan hasil-hasilnya. Komite riset menyusun kebijakan dari berbagai aspek penelitian, misalnya: pengembangan strategi riset, penyusunan buku panduan penelitian, dan mengusulkan pembiayaan penelitian dari rumah sakit atau mengembangkan kerjasama dengan sponsor penelitian. Selanjutnya komite riset menyusun mekanisme pemanfaatan hasil riset sampai menjadi Standard Operating Procedure(SOP).

4. Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan terutama untuk meningkatkan pengetahuan perawat mengenai metodologi penelitian, statistik, menejemen informasi, teknik pemanfaatan hasil riset, dan penilaian kritis jurnal keperawatan. Dengan kemampuan tersebut diharapkan para perawat dapat melakukan riset sesuai bidang tugasnya.

Solusi kedua adalah menyediakan fasilitas ilmiah misalnya menyediaan perpustakaan termasuk penyediaan literatur maupun internet. Fasilitas perpustakaan tersebut merupakan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pemanfaatan hasil-hasil riset keperawatan. Penelitian membuktikan bahwa rumah sakit yang memiliki fasilitas perpustakaan dan iklim kerja ilmiah, perawat-perawat mereka memiliki kinerja yang lebih produktif dibandingkan rumah sakit yang lain (Dobbins et al., 1998; Royle et al., 1997).

Menejer atau pemimpin keperawatan perlu mempengaruhi faktor organisasi keperawatan yang akan berdampak pada budaya pemanfaatan riset dalam praktik klinik keperawatan. Praktik yang bersifat evidence-based harus dibuat sebagai bagian integral dari kebijakan organisatoris pada semua tingkat agar langkah-langkah tersebut dapat diadopsi dengan sukses (McGuire, 1990). Budaya ilmiah juga dapat dimanfaatkan sebagai strategi akuntabilitas publik, justifikasi tindakan keperawatan, dan bahan pengambilan keputusan. Kesadaran menejer keperawatan terhadap nilai riset yang potensial akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi organisasi, misalnya kinerja keperawatan yang meningkat dan out come klien yang optimal (Titler, Kleiber,& Steelman,1994).

J. DASAR HUKUM

DASAR HUKUM SISTEM KESEHATAN NASIONAL,( DEPKES, TAHUN 2004 ) KEPMENKES NO 128/MENKES/SK/II/2004 TENTANG KEBIJAKAN DASAR PUSAT KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT KESEHATAN MASYARAKAT KEPMENKES 836/2005 TENTANG PENGEMBANGAN KEPMENKES MANAJEMEN KINERJA PERAWATAN.

PASAL KETENTUAN UMUM :

1. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh perawat dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

2. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat perawat untuk tenaga keperawatan.

3. Sertifikat perawat adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada perawat sebagai tenaga profesional.

4. Organisasi profesi perawat adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh perawat untuk mengembangkan profesionalitas perawat. PPNI sudah ada badan hukumnya ?? Akta notaris ???

5. Lembaga pendidikan tenaga keperawatan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan perawat serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu keperawatan.

6. Gaji adalah hak yang diterima oleh perawat atas pekerjaannya dari penyelenggara sarana pelayanan kesehatan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Penghasilan adalah hak yang diterima perawat dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat perawat sebagai tenaga profesional.

8. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

9. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keperawatan.

10. Pemerintah adalah pemerintah pusat.

11. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

12. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.

13. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan perawat.

14. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara perawat dengan penyelenggara sarana pelayanan kesehatan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama perawat karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara perawat dan penyelenggara sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh perawat.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: